Judul : Benhur Desak Pusat Buka Kran Transfer, Daerah Tak Bisa Terus Dibatasi
link : Benhur Desak Pusat Buka Kran Transfer, Daerah Tak Bisa Terus Dibatasi
Benhur Desak Pusat Buka Kran Transfer, Daerah Tak Bisa Terus Dibatasi
AMBON - BERITA MALUKU. Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, mendesak pemerintah pusat segera membuka kembali kran transfer kewenangan dan fiskal kepada pemerintah daerah. Menurutnya, daerah tidak akan mampu mengoptimalkan pembangunan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi apabila ruang gerak dan kewenangannya terus dibatasi oleh pemerintah pusat.
Desakan tersebut disampaikan Benhur usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2026 yang berlangsung pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026 di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali. Rakernas tersebut mengusung tema "Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045."
Kepada wartawan, Selasa (7/7), di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Benhur mengaku banyak daerah menghadapi persoalan serupa, yakni tuntutan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ruang fiskal dan kewenangan yang semakin terbatas.
Menurutnya, ajakan pemerintah pusat agar daerah mempertajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan efektif apabila pemerintah daerah tidak diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi dan sumber-sumber ekonomi baru.
"Kita harus pertajam APBD kita. Yang saya tanyakan, kita pertajam apanya?" ujar Benhur.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, yang paling dibutuhkan saat ini adalah keberanian pemerintah pusat membuka kembali kran transfer kepada daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang untuk berinovasi, memperkuat kapasitas fiskal, serta mempercepat pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
"Yang kita tunggu adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah. Dalam beberapa forum saya melihat Bappenas justru pro kepada daerah. Transfer harus dibuka supaya ada kreativitas kita di daerah," katanya.
Benhur menilai, selama kewenangan dan ruang fiskal daerah masih dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen akan sulit diwujudkan.
"Sepanjang itu tidak dibuka, jangan bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen. Kreativitas daerah semua diambil oleh pusat," tegasnya.
Ia mengakui Presiden memiliki visi yang baik untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, menurutnya, visi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan secara optimal oleh kementerian dan lembaga terkait dalam bentuk kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah.
"Pikiran Presiden bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden tidak menerjemahkan seluruh instruksi Presiden supaya dijalankan secara baik di daerah-daerah," ujarnya.
Untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi daerah saat ini, Benhur menggunakan analogi bahwa pemerintah daerah memiliki keinginan besar untuk maju, tetapi tidak didukung oleh kemampuan yang memadai akibat keterbatasan kewenangan dan fiskal.
"Kalau memaksa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara kita ini ibarat nafsu kuda tetapi tenaga ayam. Jadi tidak bisa melakukan berbagai kreativitas," katanya.
Benhur berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, segera mengambil langkah konkret dengan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mendorong lahirnya berbagai inovasi daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Harapan kami sederhana, buka saja kran transfer ke daerah. Dalam berbagai forum Bappenas, pemikiran ini mendapat dukungan. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan melakukan terobosan untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan daerah," pungkasnya.
Demikianlah Artikel Benhur Desak Pusat Buka Kran Transfer, Daerah Tak Bisa Terus Dibatasi
Anda sekarang membaca artikel Benhur Desak Pusat Buka Kran Transfer, Daerah Tak Bisa Terus Dibatasi dengan alamat link https://mukimukidi.blogspot.com/2026/07/benhur-desak-pusat-buka-kran-transfer.html
