Judul : DPRD: Pinjaman SMI Pemprov Maluku Belum Jelas
link : DPRD: Pinjaman SMI Pemprov Maluku Belum Jelas
DPRD: Pinjaman SMI Pemprov Maluku Belum Jelas
AMBON - BERITA MALUKU. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperoleh pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI hingga kini belum menunjukkan kepastian. DPRD Provinsi Maluku menilai ketidakjelasan tersebut berpotensi memperberat tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengatakan hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai besaran pinjaman yang disetujui oleh PT SMI. Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan keuangan yang berdampak terhadap jalannya pemerintahan.
"Hingga kini belum ada kepastian besaran pinjaman dari SMI yang disetujui. Pemprov Maluku harus memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut," kata Benhur kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai lambannya perkembangan pembahasan antara Pemprov Maluku dan PT SMI harus segera disikapi. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyiapkan alternatif pembiayaan apabila proses pinjaman tersebut tidak kunjung memperoleh kepastian.
Salah satu opsi yang dinilai layak adalah mengajukan pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut). Menurut Benhur, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang tertunda dapat kembali berjalan.
DPRD menilai tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Maluku saat ini merupakan akumulasi berbagai kewajiban keuangan yang harus diselesaikan. Selain rencana pinjaman kepada PT SMI yang telah diajukan sejak periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga.
Kondisi tersebut, lanjut Benhur, berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan maupun memenuhi kewajiban belanja pegawai. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Hingga akhir Juli 2026, TPP ASN di lingkungan Pemprov Maluku baru dibayarkan untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari. Kondisi ini harus segera dicarikan jalan keluar," ujarnya.
DPRD berharap Pemprov Maluku segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan proses pinjaman dengan PT SMI maupun langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh. Kepastian tersebut dinilai penting agar kondisi fiskal daerah tidak semakin tertekan, pelayanan publik tetap berjalan optimal, serta hak-hak ASN dapat dipenuhi tepat waktu.
Demikianlah Artikel DPRD: Pinjaman SMI Pemprov Maluku Belum Jelas
Anda sekarang membaca artikel DPRD: Pinjaman SMI Pemprov Maluku Belum Jelas dengan alamat link https://mukimukidi.blogspot.com/2026/07/dprd-pinjaman-smi-pemprov-maluku-belum.html
