Judul : APBD Maluku Tak Boleh Sekadar Habis Dibelanjakan, Fraksi Nurani Pembangunan Tagih Manfaat Nyata
link : APBD Maluku Tak Boleh Sekadar Habis Dibelanjakan, Fraksi Nurani Pembangunan Tagih Manfaat Nyata
APBD Maluku Tak Boleh Sekadar Habis Dibelanjakan, Fraksi Nurani Pembangunan Tagih Manfaat Nyata
AMBON - BERITA MALUKU. Setelah pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Maluku mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar berbagai catatan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen evaluasi.
Fraksi mendorong APBD Maluku ke depan lebih diarahkan pada program-program produktif yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan.
Sejumlah sektor dinilai perlu mendapat perhatian serius, mulai dari peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan BUMD, aset daerah hingga investasi strategis.
Salah satu persoalan yang didorong untuk segera mendapat perhatian adalah ketersediaan obat bagi program inseminasi buatan. Keterbatasan akses terhadap obat tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keberlanjutan produksi sapi dan kambing hasil inseminasi buatan.
“Untuk itu kami berharap di tahun APBD berikutnya persoalan ini dapat diperhatikan dan dianggarkan,” kata juru bicara Fraksi Nurani Pembangunan, Dali Fahrul Syarifudin.
Pihaknya juga menilai pengembangan pariwisata Maluku tidak cukup hanya membangun destinasi dan melakukan promosi. Sebagai daerah kepulauan, pengembangan pariwisata harus didukung sistem yang terintegrasi, mulai dari transportasi hingga keterlibatan masyarakat lokal.
Ketersediaan homestay, pemandu wisata, kuliner, kerajinan, promosi digital dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari satu ekosistem.
“Harus ada kepastian transportasi, kalender kegiatan, ketersediaan homestay, pemandu lokal, kuliner, kerajinan, promosi digital serta perlindungan lingkungan,” tegasnya.
Bagi Fraksi Nurani Pembangunan, keberhasilan sektor pariwisata seharusnya tidak hanya terlihat dari banyaknya kegiatan atau destinasi yang dipromosikan, tetapi dari bertumbuhnya usaha masyarakat dan meningkatnya pendapatan warga di sekitar kawasan wisata.
BUMD, Aset dan Investasi Harus Produktif
Pengelolaan BUMD dan aset daerah juga diminta tidak sekadar berjalan secara administratif. Pemerintah harus memastikan seluruh aset dan investasi strategis memberikan nilai tambah bagi daerah.
Investasi, menurut fraksi, perlu memiliki keterkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM serta keterlibatan penyedia jasa lokal.
Karena itu, setiap program pemerintah perlu diukur berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah biaya layanan dan logistik menurun? Apakah akses antarpulau semakin baik? Dan apakah usaha-usaha lokal semakin berkembang?
Ukuran-ukuran tersebut, menurut fraksi, harus menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan APBD, bukan hanya besarnya anggaran yang terserap.
Catatan Fraksi Jadi Pekerjaan Rumah
Fraksi Nurani Pembangunan juga mendorong koordinasi lintas OPD diperkuat agar kebijakan pendapatan, pembiayaan dan pengembangan sektor produktif tidak berjalan sendiri-sendiri.
Perencanaan yang baik harus diikuti pembagian tanggung jawab yang jelas, pengendalian secara berkala serta penyelesaian hambatan secara cepat.
Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan menjadikan seluruh catatan dan rekomendasi DPRD sebagai bahan untuk memperbaiki kebijakan ke depan. Program yang terbukti memberi manfaat perlu diperkuat, sementara program yang belum efektif harus diperbaiki atau dievaluasi kembali.
Fraksi menilai tantangan fiskal Maluku membutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif, penguatan pendapatan daerah serta keberanian untuk mengembangkan sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
“Fraksi Nurani Pembangunan siap menjadi mitra strategis yang kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Kami mendukung setiap langkah perbaikan yang terukur, transparan dan berpihak kepada masyarakat,” demikian sikap fraksi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD Maluku bukan hanya soal anggaran yang terserap dan laporan yang telah disahkan. APBD harus benar-benar hadir dalam bentuk pekerjaan, usaha yang tumbuh, layanan yang membaik dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Maluku.
Demikianlah Artikel APBD Maluku Tak Boleh Sekadar Habis Dibelanjakan, Fraksi Nurani Pembangunan Tagih Manfaat Nyata
Anda sekarang membaca artikel APBD Maluku Tak Boleh Sekadar Habis Dibelanjakan, Fraksi Nurani Pembangunan Tagih Manfaat Nyata dengan alamat link https://mukimukidi.blogspot.com/2026/09/apbd-maluku-tak-boleh-sekadar-habis.html
