Judul : Militer Australia Plesetkan Pancasila Di Sanksi, Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut?
link : Militer Australia Plesetkan Pancasila Di Sanksi, Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut?
Militer Australia Plesetkan Pancasila Di Sanksi, Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut?
(Menjawab) Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut
Penulis : Losa Terjal
Ada yang bilang Jokowi terlalu reaktif terhadap hal yang tidak signifikan, dan tidak sedikit yang mengatakan Jokowi lamban dalam menangani dan mengusut “penghina” pancasila dan penebar kebencian dalam negeri.
Katakanlah misalnya seperti kasus Sribintang Pamungkas terduga makar, buku Bambang Tri yang melecehkan presiden dan penuh hoax, kemudian baru-baru ini militer Indonesia memutuskan hubungan sementara dengan Australia, lantaran militer australia melecehkan pancasila.
Lalu banyak yang bertanya kapan Rizieq Shihab dan ormas semacam FPI ditangani dan diusut yang dengan jelas melakukan tindakan lebih berbahaya serta diulang-ulang?
Bahkan kelompok fundamentalis semacam FPI kerap kali membuat kegaduhan dan beberapa kali melecehkan pancasila hingga membuat suhu politik memanas, melahirkan permusuhan sesama saudara, menebarkan kebencian kepada minoritas, melakukan razia-razia sendiri tanpa kompromi dengan kekerasan, paksaan, perusakan, penghancuran, ditampar-tampar berlaku barbar. Yang cukup membuat resah masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.
Pertanyaan dan pernyataan diatas menjadi wajar dan sah yang dilontarkan sebagian masyarakat, hingga melahirkan mana yang lebih prioritas untuk ditangani oleh sang presiden.
Oke, mari kita berdialektika sejenak. Sebenarnya untuk mempertanyakan mana yang lebih prioritas atau tidak hendaknya tidak melupakan mana yang lebih essensial dan strategis.
Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi justru tahu mana yang lebih krusial dari problem dalam negeri yaitu “KETIMPANGAN EKONOMI”, dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu akar dimana masyarakat kontemporer menengah kebawah sangat mudah dihasut dan dijejali oleh doktrin-doktrin ormas semacam FPI. Hingga sebagian masyarakat tidak bisa membentengi diri dengan menilai sesuatu secara logis, dialektis dan objektif. Dan hal ini dijadikan senjata oleh ormas semacam FPI yang dikemas dengan berbaju “agama” untuk mewujudkan kepentingannya dan berkolaborasi dengan sejumlah manuver, elite politik serta oligarki.
Ekonomi liberal yang sangat kental di-era kepemimpinan sebelumnya ingin diwujudkan kembali oleh “mereka”, dan mereka para mantan serta FPI tahu bahwa Jokowi dan Ahok tidak akan pernah menyepakati ekonomi liberal yang justru hanya untuk kepentingan oligarki dan capital tetapi bikin sengsara rakyat.
Lihat saja misalnya keberanian yang dilakukan menteri kelautan dalam menenggelamkan kapal-kapal pencuri SDA dalam laut, dimana jika hal ini tidak ada ketegasan maka para capital lokal dan luar yang hanya mengakumulasi laba untuk kepentingan sepihak akan terus langgeng. Begitu juga keberanian menteri keuangan untuk tidak main-main terhadap lembaga ataupun patner bahkan berani memutuskan hubungan dengan JP Morgan, lalu keberanian menteri tenaga kerja untuk turun kelapangan dan mulai menanggapi dengan serius tentang upah buruh dan tenaga kerja asing, begitu juga menteri-menteri yang lain dibawah kepemimpinan Jokowi yang bekerja keras untuk memulihkan ekonomi bangsa dari segala sektor begitu juga bidang lainnya. Tak tinggal juga membangun hubungan Internasional dan bersikap tegas jika ada yang mencampuri urusan dalam negeri. Dimana dengan pelan tapi pasti Jokowi membangun mental bangsa untuk berdiri.
Jelas semua ini tidak sejalan dengan para mantan dan FPI dimana rakyat bukan lah suatu hal yang utama, yang utama adalah langgengnya kekuasaan hingga akumulasi laba dan kepentingan-kepentingan oligarki terpenuhi tak peduli meskipun berdampak pada kesengsaraan rakyat. Lalu karena Indonesia kuat dengan kesatuan maka politik adu domba diterapkan dengan agama dijadikan senjata tujuannya adalah Pecah belah dan kuasai. Senjata ini juga yang diterapkan imperialisme barat dalam perseteruan di Timur Tengah.
Sang Presiden (Jokowi) tentunya paham dengan yang terjadi, jadi sedikit keliru jika kita menganggap presiden kurang tegas. Karena jika pohon itu adalah problem (FPI), maka meski dipangkas atau ditebang, pohon tersebut masih ada kemungkinan untuk tumbuh subur dan berbuah, namun akan menjadi berbeda jika tahu siapa yang menanamnya, bagaimana bentuk akarnya, ditanah seperti apa ia tumbuh, kemudian cabut sampai keakar-akarnya.
So, dalam kacamata saya Jokowi tidak mau gegabah terhadap ormas semacam ini, itulah yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu melihat problem dengan tidak menegasikan (meniadakan) akarnya dan akan berdampak apa jika gegabah dalam menanganinya, saya sangat yakin dan percaya dengan Jokowi serta jajarannya harus berbuat apa untuk menangani si penghina pancasila dan penebar kebencian dalam negeri. Lihat saja symbol-symbol yang digunakan presiden belakangan ini serta kebijakannya dan tetap terlihat sederhana.
Dipersidangan Ahok sudah tampak jelas wajah aslinya dan begitu juga siasat para mantan sudah mulai berserakan dipermukaan. Sang presiden tampaknya lebih suka menaklukan musuh dengan senjata makan tuan.
Selengkapnya :
http://ift.tt/2hXmm2c
Demikianlah Artikel Militer Australia Plesetkan Pancasila Di Sanksi, Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut?
Sekianlah artikel Militer Australia Plesetkan Pancasila Di Sanksi, Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut? kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Militer Australia Plesetkan Pancasila Di Sanksi, Penghina Pancasila Dalam Negeri Kapan Diusut? dengan alamat link https://mukimukidi.blogspot.com/2017/01/militer-australia-plesetkan-pancasila.html
