Judul : DPRD Maluku Ingatkan Efisiensi Anggaran Berisiko Perlebar Ketimpangan Wilayah Kepulauan
link : DPRD Maluku Ingatkan Efisiensi Anggaran Berisiko Perlebar Ketimpangan Wilayah Kepulauan
DPRD Maluku Ingatkan Efisiensi Anggaran Berisiko Perlebar Ketimpangan Wilayah Kepulauan
AMBON - BERITA MALUKU. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan di daerah seperti Maluku. Hal ini bahkan telah disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Maluku ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menegaskan bahwa Maluku memiliki tantangan geografis yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Dominasi wilayah laut, keterpisahan pulau-pulau, serta tingginya biaya logistik menjadikan pembangunan infrastruktur di Maluku membutuhkan perlakuan anggaran khusus.
“Kalau efisiensi anggaran dilakukan dengan pola yang sama untuk semua daerah, Maluku berisiko semakin tertinggal. Kebutuhan pembangunannya jauh lebih mahal karena kondisi kepulauan,” ujar Johan kepada wartawan kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga konektivitas antarpulau memerlukan biaya besar. Sementara itu, ketergantungan Maluku terhadap APBN masih sangat tinggi, sehingga setiap kebijakan penghematan dari pemerintah pusat berdampak langsung pada progres pembangunan daerah.
Menurut Johan, DPRD Provinsi Maluku memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat agar kebijakan nasional tidak menimbulkan ketidakadilan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, dialog dengan kementerian terkait harus terus dilakukan, bukan sekadar menerima keputusan yang telah ditetapkan.
Selain menyoroti kebijakan pusat, Johan juga mengakui masih adanya tantangan internal di daerah. Ia menyebut, lemahnya koordinasi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kerap membuat usulan pembangunan tidak disusun secara terpadu dan berbasis data yang kuat.
Tak hanya itu, aturan teknis dan prosedur administrasi yang kaku juga sering menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lapangan. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan sejumlah pekerjaan terhambat atau tertunda.
Ia berharap, pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog yang lebih luas serta menerapkan kebijakan anggaran yang lebih sensitif terhadap kondisi daerah kepulauan. Dengan demikian, pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Demikianlah Artikel DPRD Maluku Ingatkan Efisiensi Anggaran Berisiko Perlebar Ketimpangan Wilayah Kepulauan
Anda sekarang membaca artikel DPRD Maluku Ingatkan Efisiensi Anggaran Berisiko Perlebar Ketimpangan Wilayah Kepulauan dengan alamat link https://mukimukidi.blogspot.com/2026/02/dprd-maluku-ingatkan-efisiensi-anggaran.html
